Muslimedianews.com, Jakarta ~ Warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin dilarang berpihak kepada pasangan tertentu dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Jika ada warga NU yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mereka dilarang mengklaim sebagai perwakilan NU.
"NU adalah organisiasi keagamaan yang tidak melakukan politik praktis. NU menyuarakan masalah politik kebangsaan, moral, etis, tetapi tidak menyuarakan politik kekuasaan sesaat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendi Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).
Saat ini, setidaknya ada beberapa tokoh NU yang mendukung pasangan Jokowi-JK, seperti Khofifah Indar Prawansa, Muhaimin Iskandar, dan Hasyim Muzadi. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Said Aqil Siradj dan Mahfud MD.
"Kalau mereka mendukung, itu harus atas nama pribadi, tidak boleh atas nama NU. Tidak boleh ada klaim kalau mereka warga NU saat kampanye. Tidak boleh ada bendera NU," lanjut Slamet.
Slamet menambahkan, memang pada praktiknya tidak ada sanksi yang dikenakan jika tokoh-tokoh itu mengklaim sebagai warga NU saat mendukung jagoan mereka di pilpres. Namun, menurut dia, mereka akan mendapat sanksi moral jika melanggar.
"NU tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana," ujarnya.
Sumber : Kompas
"NU adalah organisiasi keagamaan yang tidak melakukan politik praktis. NU menyuarakan masalah politik kebangsaan, moral, etis, tetapi tidak menyuarakan politik kekuasaan sesaat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendi Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).
Saat ini, setidaknya ada beberapa tokoh NU yang mendukung pasangan Jokowi-JK, seperti Khofifah Indar Prawansa, Muhaimin Iskandar, dan Hasyim Muzadi. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Said Aqil Siradj dan Mahfud MD.
"Kalau mereka mendukung, itu harus atas nama pribadi, tidak boleh atas nama NU. Tidak boleh ada klaim kalau mereka warga NU saat kampanye. Tidak boleh ada bendera NU," lanjut Slamet.
Slamet menambahkan, memang pada praktiknya tidak ada sanksi yang dikenakan jika tokoh-tokoh itu mengklaim sebagai warga NU saat mendukung jagoan mereka di pilpres. Namun, menurut dia, mereka akan mendapat sanksi moral jika melanggar.
"NU tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana," ujarnya.
Sumber : Kompas
No comments
Post a Comment