Muslimedianews.com ~ Konsep pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) tidak pernah jelas bagaimana bentuk dan mekanisme pendiriannya. Kejelasan konsep tersebut hanyalah selalu mengganggu dan mempersoalkan keabsahan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
“Kalau seperti itu (ketidakjelasan konsep Khilafah Islamiyah, Red), saya sama sekali tidak heran. Karena demikianlah yang dilakukan di Eropa sehingga negara yang ditempati marah karena filosofi dan konstitusi negara setempat dipersoalkan,” ujar KH Hasyim Muzadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.
Kyai Hasyim menjelaskan, hingga saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang menerapkan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan berdasarkan agama Islam. Bahkan, di negara-negara berpenduduk sebagian besar Muslim sekalipun, sangat beragam bentuk negara dan sistem pemerintahannya.
“Di Timur Tengah pun tidak ada negara yang berdasar khilafah, yang ada kerajaan, seperti Saudi Arabia, Yordania, atau Republik Islam, seperti Iran, Syria, Mesir dan Uni Emirat Arab atau negara-negara Teluk. Sehingga, di Timteng sendiri, Hizbut Tahrir menjadi persoalan, juga di Australia,” terang Hasyim.
Dengan demikian, menurut Presiden World Conference on Religions for Peace itu, keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia di negeri ini harus diwaspadai. Pasalnya, kelompok tersebut pasti akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan pada negara-negara lain, yakni mempersoalkan sistem Republik Proklamasi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mempertanyakan sikap pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tidak tegas terhadap gerakan tersebut. Padahal, katanya, ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat jelas. Fundamentalisme dan liberalisme seolah-olah dibiarkan begitu saja.
“Ini semua (pembiaran terhadap fundamentalisme dan liberalisme, Red) mengakibatkan rontoknya kedaulatan politik, ekonomi, budaya, serta sikap kapitulasi terhadap bangsa asing di hampir segala bidang,” pungkas Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.
“Kalau seperti itu (ketidakjelasan konsep Khilafah Islamiyah, Red), saya sama sekali tidak heran. Karena demikianlah yang dilakukan di Eropa sehingga negara yang ditempati marah karena filosofi dan konstitusi negara setempat dipersoalkan,” ujar KH Hasyim Muzadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta.
Kyai Hasyim menjelaskan, hingga saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang menerapkan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan berdasarkan agama Islam. Bahkan, di negara-negara berpenduduk sebagian besar Muslim sekalipun, sangat beragam bentuk negara dan sistem pemerintahannya.
“Di Timur Tengah pun tidak ada negara yang berdasar khilafah, yang ada kerajaan, seperti Saudi Arabia, Yordania, atau Republik Islam, seperti Iran, Syria, Mesir dan Uni Emirat Arab atau negara-negara Teluk. Sehingga, di Timteng sendiri, Hizbut Tahrir menjadi persoalan, juga di Australia,” terang Hasyim.
Dengan demikian, menurut Presiden World Conference on Religions for Peace itu, keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia di negeri ini harus diwaspadai. Pasalnya, kelompok tersebut pasti akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan pada negara-negara lain, yakni mempersoalkan sistem Republik Proklamasi Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mempertanyakan sikap pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tidak tegas terhadap gerakan tersebut. Padahal, katanya, ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat jelas. Fundamentalisme dan liberalisme seolah-olah dibiarkan begitu saja.
“Ini semua (pembiaran terhadap fundamentalisme dan liberalisme, Red) mengakibatkan rontoknya kedaulatan politik, ekonomi, budaya, serta sikap kapitulasi terhadap bangsa asing di hampir segala bidang,” pungkas Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.
KH. Hasyim Muzadi, pada 2007 lalu.
Arsip NU Online, 13/08/2007
pak Kiai kalau belum ngerti perjuangan menegakkan Khilafah jangn berbicara ngawur, ngaji dulu coba lihat penyebab lepasnya timor-timur dari NKRI karena apa bukan karna perjuangan penegakan Khiilafah tapi akibat Demokrasi
ReplyDeleteNKRI tuh Harga Mati yaa pak Kyai ?? Walaupun Banyak Pejabat Korupsi, Kemiskinan dan Kemungkaran Merajarela, Kekayaan Alam Yang terus dikeruk oleh Asing dan dinikmati oleh asing,,Tetap NKRI dengan sistem demokrasi harga mati yaa Pak Kyai ???
ReplyDeleteWaaah klo gtu berarti pak Kyai setuju dunkz manusia juga boleh membuat aturan/ undang - undang mengesampingkan alquran, hadist serta ijma sahabat ??
muahahahahahah
ReplyDeleteNgaji Opo Leee... Ngaji Kilat ta??? opo ngapalno hadis di Penanggalan??? xixixiixixiiii......
ReplyDeleteAda kesalahan dalam pola pikir Anda.
ReplyDelete1. Anda tidak bisa membedakan penyebab dari keterpurukan (korupsi, kemiskinan dll), apakah itu ulah oknum atau hukum di negera ini yang meng-halalkan korupsi?. Asal anda tau ya, korupsi, kemiskinan dll itu tidak dibiarkan ada oleh konstitusi. Jadi itu ulah oknum...!! kesalahan oknumnya, bukan sistem demokrasinya.!!!
2. Undan-Undang mengesampingkan Al Qur'an dan Hadist, Ijma, Qiyas?? ini sangat lucu sekali, Bagian mana?? pasal mana??? coba tunjukan disini.!!
coba tunjukan pasal berapa yang bertentangan dengan Qur'an??,
Pasti anda akan beralibi,"tidak ada di jaman Nabi, tidak dilakukan Nabi bla, bla, bla"... ini persis alasan orang-orang Khawarij dulu.
Asal Anda tau ya, pembentukan Undang-Undang itu sudah melalui Musyawarah, jelas ini justru yang benar karena ini perintah Al Qur'an. Coba lihat jaman kekhalifahan Umar, Ustman dan Ali. Mereka banyak membuat undang-undang pemerintahan yang tidak ada di jaman Nabi. Apa Anda berani menilai mereka sesat??? wkwkwk