Setahun kemudian, saya dihubungi kembali oleh salah satu peserta Beijing Forum dari tuan rumah: Dr. David Cheung. Dia salah satu akademisi muda dari Wuhan University. Orangnya humble dan asik diajak diskusi. Dia mengundangku ke Wuhan, salah satu ibukota kota propinsi terbesar di China, untuk membicarakan isu serupa: Hak Asasi Manusia namun dikaitkan dengan mega proyek sabuk sutra yang kelak menjadi proyek infrasutruktur yang berdampak bagi kerjasama China Indonesia. Rupanya, topik saya seputar HAM di tengah pembangunan Mega Proyek Jalur Sutra (Silk Road) antara China dan Indonesia berlanjut di kafe hotel dalam diskusi hangat antara saya dan David. Dia setuju dengan pendapat saya. Saya sampaikan di makalah itu bahwa salah satu persoalan sabuk sutra yang menjadi lalu lintas perdagangan antar negara adalah gangguan keamanan yang berkaitan dengan ancaman terorisme. Dari topik inilah saya banyak bertanya dan berdiskusi dengan David tentang Uighur, satu kelompok etnis di China yang bermukim di propinsi Xinjiang. Menurut David, Xinjiang mungkin satu satunya propinsi yang mendapat keistimewaan. Menurut dia, pemberian otonomi terhadap Uighur menjadi buah bibir di propinsi lain. Sebagai negara komunis, prinsip kesamaan perlakuan kebijakan tidak berlaku Uighur. Warga lain di China merasa Uighur terlalu diistimewakan. Warga di Uighur diberi kebebasan beribadah dan menjalankan berbagai tradisi budaya yang coraknya sangat kontras dengan tradisi-tradisi di propinsi lain di China.
Bagi pemerintah China, keistimewaan ini diperlukan agar Uighur tetap merasa menjadi bagian dari China. Karena faktanya, dari sisi ras, etnis, bahasa dan identitas agama, Uighur berbeda dengan propinsi lain. China berupaya untuk memperbaiki kehidupan Uighur di berbagai bidang sebagai bagian dari upaya deradikalisasi yang kerap mengancam. Betapa tidak, Propinsi Xinjiang berbatasan langsung dengan Afghanistan, Kyrgystan, Kazakhstan, Tajikstan, Mongolia. Ini adalah wilayah perbatasan paling rawan dimasuki kelompok teroris. Kerawanan ini menjadikan China mesti berjibaku melawan infiltrasi gerakan kaum ekstrimis. Kekhawatiran ini sangat beralasan. Sebagai negara komunis, dengan sistem satu partai, China tidak bisa menoleransi ekstrimisme dalam bentuk apapun. China hanya menyediakan ideologi tunggal yang harus diamalkan oleh seluruh warga China; Komunisme.
Di tengah pembangunan ekonomi yang bergerak cepat, stabilitas dan keamanan menjadi prioritas nomer satu. Uighur tak mungkin kedap dari watak infiltrasi teroris dari negara tetangga, karena hubungan Xinjiang dengan negara Asia Tengah lainnya telah berlangsung selama ratusan tahun. Perjumpaan (encountering) antara suku Uighur dengan orang-orang Afghanistan membentuk ikatan kultural yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, apa yang terjadi Afghanistan, Pakistan, Kahsmir, dan negara tetangga di dekat Xinjiang pasti membawa dampak bagi kehidupan di masyarakat Uighur. Inilah dilema yang dihadapi China. Otonomi yang disertai pembangunan di berbagai bidang belum sepenuhnya membersihkan propinsi Xinjiang dari kelompok teroris.
Seiring perubahan di China, pola dan gerakan kelompok teroris juga banyak berubah. Membedakan kelompok ekstrim dengan warga muslim lain di Uighur seperti mengambil jarum diatas tumpukan jerami. Sebagai negara komunis sekuler, China tak peduli dengan tindakan tegas bahkan cenderung beringas ketika menghadapi kelompok terduga teroris. Masalahnya nyaris mirip dengan di Indonesia. Kelompok ektrimis yang menjadi jejaring teroris pandai berbaur dengan warga setempat. Mereka menjadi penceramah di Masjid, berbaur di pasar dan pusat pendidikan. Ribuan mata intelijen yang disebar tak membuat Xinjiang bebas dari teror. Beberapa kali di propinsi ini terjadi ledakan bom bunuh diri yang membunuh warga sipil dan aparat. Sayangnya berbagai tindakan keras yang muncul di media akhir-akhir ini di Uighur terkesan dihilangkan konteksnya: Upaya pemerintah China melawan terorisme.
Mungkin saya tidak sepenuhnya setuju dengan cara China mengatasi terorisme di negaranya, tapi cara terbaik melihat problem terorisme di China adalah belajar saling berjibaku melawan terorisme, mengajak kerjasama dengan pemerintah China mencari cara terbaik dan ideal disesuaikan dengan kondisi masing-masing agar baik China dan Indonesia tidak menanggalkan isu hak asasi manusia. Saya bukan tidak setuju dengan sebagian orang Indonesia yang bersuara nyaring terhadap pemerintah China. Isu hak asasi manusia adalah isu universal. Namun demikian, persoalan dalam negeri di Indonesia tak kalah peliknya dalam meghadapi kaum teroris dan isu HAM. Jangan sampai kita seperti lebih terang melihat semut di seberang lautan daripada melihat gajah yang tampak di depan mata.
Penulis : Muhammad Nurkhoiron via akun fb
No comments
Post a Comment