Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhirnya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap “jalan tengah” sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.
Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah, tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk.
***
Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam “Die Untergang des Abendlandes"(The Decline Of The West). Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini ternyata mulai mengalami keruntuhan (untergang). Filosof Spanyol kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban modern terhadap karya-karya dan produk kaum elite, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal “Rebellion of the Masses” (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan).
Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Arnold Jacob Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, “A Study of History”. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges) dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Eupharat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahirnya Pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah.
Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, menulis bukunya “Aera Eropa” ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, Eerste Algemeene menselijk Patron). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke-6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu, Budha Gautama, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat “keseimbangan”.
Sebaliknya, para filsuf Yunani Kuno, membuat penimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini di ikuti oleh penyimpangan-penyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Renaissance (Abad kebangkitan), Abad pencerahan (Aufklarung), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede Algemeene menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk finalnya.
***
Nah, kita menolak Theokrasi (negara agama) dan Sekularisme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi Agama maupun kekuasaan Anti Agama dalam kehidupan bernegara kita. Karena sekularisme di pandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama.
Buku yang ditinjau penulis ini, sebenarnya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan “kebenaran Agama” dan illmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan adalah sebuah sintensa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) “ yang bukan-bukan”. Sederhana saja masalahnya, bukan?
Penulis : KH. Abdurrahman Wahid (Gus dur)
*) Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 09 Oktober 2002. via nu.or.id
No comments
Post a Comment