Muslimedianews.com, Rembang ~ Warga NU menggelar Silaturahmi Kader Nahdlatul Ulama dengan tajuk
Ancaman Ideologi Transnasional bagi Persatuan dan Kesatuan Indonesia di
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa
Tengah pada Senin (18/8/2014).
Silaturahmi yang dikemas pada forum Majma’ Buhuts An-Nahdliyyah (MBN-Forum Kajian Ke-NU-an) membincang perkembangan gerakan-gerakan kontra-NKRI akibat pergolakan politik bersenjata di Timur Tengah.
Gerakan-gerakan yang terkadang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan asing ini muncul dan berkembang di Indonesia dan sangat mungkin menjadi bahaya laten. Repotnya seringkali gerakan-gerakan tersebut berkedok gerakan keagamaan dan menggunakan doktrin-doktrin keagamaan secara dangkal.
Diskusi ini terutama membahas tentang ancaman gerakan-gerakan tersebut kepada persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, dan agenda yang diperlukan untuk meminimalisir gerakan-gerakan tersebut baik oleh negara maupun masyarakat.
Pembicara kunci di dalam diskusi tersebut adalah KH. Maemun Zubair (Musytasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Syeikh Rajab Dieb, Syeh Mahmud (Syria –Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah-), KH. Asad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU) dan forum pembahasan dipandu oleh KH. Yahya C. Staquf (Wakil Katib PBNU) dan DR. Abdul Ghofur Maemun (STAI AL-Anwar Sarang). Acara ini dihadiri oleh 234 Kyai dan pengurus NU dari wilayah Rembang, Pati, Blora, Tuban dan Bojonegara.
Para pembicara kunci menyepakati bahwa tanggung jawab para ulama sangat berat karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia salah satunya adalah akibat kebodohan manusia itu sendiri. Ulama, umara dan umat secara bersama-sama harus memberantas kebodohan. Sangat disayangkan jika ulama harus berjibaku sendirian melakukan penyadaran dan pendidikan masyarakat tapi umara dan umat masa bodoh. Demikian juga sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki perannya sendiri-sendiri terutama di dalam mendidik dan mengajar masyarakat.
Salah satu yang harus disadarkan dan dididikkan terus menerus menurut KH. Maemun Zubair dan KH. Asad Said Ali adalah bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warganya haruslah berpegang teguh kepada PBNU yakni Pancasila-Bhinneka Tunggal Ika-NKRI-UUD 1945 sebagai kesepakatan agung para pendiri Republik Indonesia. Artinya siapa pun yang menyelisihi kesepakatan agung para pendiri Republik Indonesia tidak boleh dan tidak berhak mengaku sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya tersebut. Baiat warga negara Indonesia harus diberikan kepada NKRI.
KH. Maemun Zubair mengajak kepada masyarakat luas untuk meniru warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama memiliki keyakinan bahwa perbedaan adalah rahmat. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan di antara sesama manusia, sesama warga negara, sesama warga muslim dipahami oleh kaum nahdliyyin sebagai berkah. Perbedaan pandangan politik, perbedaan suku bangsa, perbedaan madzhab dan perbedaan agama adalah hal yang kaprah di dalam kehidupan di dunia. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya menyemangati satu sama lain untuk saling mengenal dan memahami.
Lebih khusus KH. Asad Said Ali menyoroti tentang aturan perundangan di Indonesia. Beliau meyakini bahwa sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum kaum nahdliyyin pasti akan mempertanyakan keberadaan hukum yang mengatur tentang kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karenanya beliau menjelaskan beberapa peraturan perundangan yang jelas-jelas menolak secara tegas kehadiran orang-orang atau kelompok yang tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Forum pembahasan pada sesi berikutnya memberikan kesempatan kepada para peserta mendiskusikan masukan-masukan dari para narasumber yang kompeten ini. Beberapa kesimpulan dari forum pembahasan adalah:
Sangat penting bagi Negara untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan masyarakat terutama di dalam penegakan hukum.
Ulama musti didorong untuk terus menerus melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat. Lebih jauh perlu dipikirkan tentang dukungan pemerintah kepada para ulama dan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang telah terbukti secara terus menerus mendidik masyarakat agar senantiasa cinta tanah air dan bangsa.
Tidak semua yang diketahui diucapkan, tidak semua yang diucapkan bisa diterapkan, tidak semua yang bisa diterapkan harus diterapkan pada saat itu juga. Mentalitas instan harus diminimalisir.
Integritas keindonesiaan mesti ditekankan sebagai aspek penting pendidikan sehingga setiap individu warga negara Indonesia memiliki penyaring untuk menyaring hal-hal yang berasal dari luar yang tidak sesuai dengan ke-Indonesia-annya.
KH. Muadz Thohir (Koordinator MBN) di dalam sambutan penutupannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Kyai dan Kader Nahdlatul Ulama yang lain. Hasil-hasil diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan merekomendasikannya kepada pemerintah, Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas. (Red: Abdullah Alawi)
Sumber nu.or.id
Silaturahmi yang dikemas pada forum Majma’ Buhuts An-Nahdliyyah (MBN-Forum Kajian Ke-NU-an) membincang perkembangan gerakan-gerakan kontra-NKRI akibat pergolakan politik bersenjata di Timur Tengah.
Gerakan-gerakan yang terkadang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan asing ini muncul dan berkembang di Indonesia dan sangat mungkin menjadi bahaya laten. Repotnya seringkali gerakan-gerakan tersebut berkedok gerakan keagamaan dan menggunakan doktrin-doktrin keagamaan secara dangkal.
Diskusi ini terutama membahas tentang ancaman gerakan-gerakan tersebut kepada persatuan dan kesatuan bangsa indonesia, dan agenda yang diperlukan untuk meminimalisir gerakan-gerakan tersebut baik oleh negara maupun masyarakat.
Pembicara kunci di dalam diskusi tersebut adalah KH. Maemun Zubair (Musytasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Syeikh Rajab Dieb, Syeh Mahmud (Syria –Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah-), KH. Asad Said Ali (Wakil Ketua Umum PBNU) dan forum pembahasan dipandu oleh KH. Yahya C. Staquf (Wakil Katib PBNU) dan DR. Abdul Ghofur Maemun (STAI AL-Anwar Sarang). Acara ini dihadiri oleh 234 Kyai dan pengurus NU dari wilayah Rembang, Pati, Blora, Tuban dan Bojonegara.
Para pembicara kunci menyepakati bahwa tanggung jawab para ulama sangat berat karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia salah satunya adalah akibat kebodohan manusia itu sendiri. Ulama, umara dan umat secara bersama-sama harus memberantas kebodohan. Sangat disayangkan jika ulama harus berjibaku sendirian melakukan penyadaran dan pendidikan masyarakat tapi umara dan umat masa bodoh. Demikian juga sebaliknya. Masing-masing pihak memiliki perannya sendiri-sendiri terutama di dalam mendidik dan mengajar masyarakat.
Salah satu yang harus disadarkan dan dididikkan terus menerus menurut KH. Maemun Zubair dan KH. Asad Said Ali adalah bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warganya haruslah berpegang teguh kepada PBNU yakni Pancasila-Bhinneka Tunggal Ika-NKRI-UUD 1945 sebagai kesepakatan agung para pendiri Republik Indonesia. Artinya siapa pun yang menyelisihi kesepakatan agung para pendiri Republik Indonesia tidak boleh dan tidak berhak mengaku sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya tersebut. Baiat warga negara Indonesia harus diberikan kepada NKRI.
KH. Maemun Zubair mengajak kepada masyarakat luas untuk meniru warga Nahdlatul Ulama. Warga Nahdlatul Ulama memiliki keyakinan bahwa perbedaan adalah rahmat. Oleh karenanya perbedaan-perbedaan di antara sesama manusia, sesama warga negara, sesama warga muslim dipahami oleh kaum nahdliyyin sebagai berkah. Perbedaan pandangan politik, perbedaan suku bangsa, perbedaan madzhab dan perbedaan agama adalah hal yang kaprah di dalam kehidupan di dunia. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya menyemangati satu sama lain untuk saling mengenal dan memahami.
Lebih khusus KH. Asad Said Ali menyoroti tentang aturan perundangan di Indonesia. Beliau meyakini bahwa sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum kaum nahdliyyin pasti akan mempertanyakan keberadaan hukum yang mengatur tentang kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karenanya beliau menjelaskan beberapa peraturan perundangan yang jelas-jelas menolak secara tegas kehadiran orang-orang atau kelompok yang tidak setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Forum pembahasan pada sesi berikutnya memberikan kesempatan kepada para peserta mendiskusikan masukan-masukan dari para narasumber yang kompeten ini. Beberapa kesimpulan dari forum pembahasan adalah:
Sangat penting bagi Negara untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan masyarakat terutama di dalam penegakan hukum.
Ulama musti didorong untuk terus menerus melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat. Lebih jauh perlu dipikirkan tentang dukungan pemerintah kepada para ulama dan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang telah terbukti secara terus menerus mendidik masyarakat agar senantiasa cinta tanah air dan bangsa.
Tidak semua yang diketahui diucapkan, tidak semua yang diucapkan bisa diterapkan, tidak semua yang bisa diterapkan harus diterapkan pada saat itu juga. Mentalitas instan harus diminimalisir.
Integritas keindonesiaan mesti ditekankan sebagai aspek penting pendidikan sehingga setiap individu warga negara Indonesia memiliki penyaring untuk menyaring hal-hal yang berasal dari luar yang tidak sesuai dengan ke-Indonesia-annya.
KH. Muadz Thohir (Koordinator MBN) di dalam sambutan penutupannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Kyai dan Kader Nahdlatul Ulama yang lain. Hasil-hasil diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan merekomendasikannya kepada pemerintah, Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas. (Red: Abdullah Alawi)
Sumber nu.or.id
No comments
Post a Comment