NU Jawa Barat: Sebaiknya Forum Khilafah Internasional HTI Dibatalkan

Muslimedianews.com ~ Forum Khilafah Internasional adalah satu satu tema kegiatan Hizbut Tahrir pada bulan Rajab 1438 H atau 2017 ini. Forum tersebut adalah murni forum Hizbut Tahrir, tidak ada sangkut paut dengan ormas Islam lain. HTI setiap tahun punya kegiatan rutinan pada bulan Rajab yaitu menggelar kegiatan diberbagai daerah kemudian acara puncak.

HTI mengambil momentum bulan Rajab karena pada bulan tersebut dihapuskannya Khilafah Turki Utsmani, bukan karena terjadinya peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW atau alasan lainnya. Murni karena urusan model kekuasaan yang dihapuskan.

Tahun-tahun yang lalu, HTI juga menggelar kegiatan yang sama tapi nama berbeda. Itu kegiatan rutinan mereka hanya saja nama kegiatan dan teman kegiatan yang berbeda.
***

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Hasan Nuri Hidayatullah angkat bicara soal rencana pelaksanaan Forum Khilafah Internasional yang bakal digelar di Masjid Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu (23/4/2017) besok.

Ajengan yang akrab disapa Gus Hasan tersebut memandang jika kegiatan yang dimotori oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut sebaiknya dibatalkan karena kontra dengan ideologi bangsa Indonesia.

“Sebaiknya batalkan baik oleh pihak mereka sendiri maupun aparat yang berwenang karena jelas sudah kontra dengan ideologi bangsa kita yang sebenarnya kalau kita telaah lebih mendalam ideologi bangsa kita sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam,” ujar Gus Hasan saat dihubungi, Sabtu (22/4/2017).

Namun, Pimpinan Pondok Pesantren As-Shidqiyah Cilamaya, Karawang ini menilai jika pembatalan kegiatan tersebut lebih kepada para pemangku kebijakan dan wewenangnya tanpa harus mengedepankan kepentingan dan ego pribadi dan kelompoknya saja.

“Tapi lebih luas dan penting dari itu adalah kepentingan Bangsa Indonesia, sehingga siapapun yang menjadi pemangku kebijakan dan wewenang tidak tersandera oleh kepentingan dan ego kelompok tertentu. Seperti dalam kaidah disebutkan: تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية (kebijakan pemimpin mengacu kepada kemaslahatan rakyat),” jelasnya.

Kendati demikian, jika seluruh elemen bangsa yang berkompeten ini peka, sikap NU sejak didirikan sampai dengan seterusnya adalah sudah final dengan Pancasila dan NKRI dengan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup bersama dalam bingkai berbangsa dan bernegara.

“Karenanya, sikap kita tetap istiqomah bahwa faham apapun jika akan mengganti dasar Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika, ya NU tidak setuju,” pungkasnya. (Ade Mahmudin)


pwansorjabar.org

• Facebook
• Tweeter
• Google+
• Pinterest

You Might Also Like

Indonesian

« PREV

NEXT »