Serang - Beberapa komponen dan kelompok masyarakat Banten secara terbuka menyatakan penolakan atas rencana deklarasi #2019GantiPresiden yang digerakkan oleh Mardani Ali Sera dari PKS dan belakangan beredar video viral di media sosial sebuah pernyataan yang disampaikan oleh penggagas dan pendukung gerakan itu bahwa tagar #2019gantipresiden itu bisa berarti ganti sistem kenegaraan kita.
Salah satu kompoen yang menolak adalah Keluarga besar keturunan (dzuriyat) Sultan Maulana Yusuf melakukan penolakan adanya deklarasi #2019GantiPresiden. Mereka keberatan pelaksanaan deklarasi dilakukan di halaman parkir pemakaman sultan.
Para keturunan kesultanan dengan nama depan Tubagus ini menolak deklarasi dilakukan di tempat religi. Mereka juga merasa tidak memberikan izin lokasi parkiran makam Sultan Maulana Yusuf untuk deklarasi #2019GantiPresiden. Alasan lain, lewat kegiatan politik membuat gaduh lingkungan makam.
Para keturunan kesultanan dengan nama depan Tubagus ini menolak deklarasi dilakukan di tempat religi. Mereka juga merasa tidak memberikan izin lokasi parkiran makam Sultan Maulana Yusuf untuk deklarasi #2019GantiPresiden. Alasan lain, lewat kegiatan politik membuat gaduh lingkungan makam.
"Kami menolak karena ini tempat sakral keagamaan, kalau acara keagamaan silahkan. Karena kegiatan politik pasti ada yang menjelek-jelakan," kata Tb Sukron Ma'mun di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf, Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (8/8/2018).
Ia mengatakan, tempat makam sultan merupakan tempat semua umat Islam. Bukan milik kelompok dan golongan tertentu apalagi partai politik.
"Kalau kegiatan keagamaan mangga (silahkan). Mau kegiatan tingkat nasional juga boleh," ujarnya.
Di tempat sama, Tb Yusuf mengatakan, kegiatan deklarasi di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf membuat gaduh dan bertolak belakang dengan kearifan lokal. Mendiang sultan dinilai sebagai ulama yang mempersatukan umat di masa Kesultanan Banten. Tempat tersebut dinilai tidak patut dijadikan untuk kegiatan politik.
"Agar segera sadar dan hormati yang mau deklarasi di tanah eyang kami, jangan paksakan nafsu politik dan kekuasaan, sensasi untuk memecah bumi Banten. Kami keturunan Maulana Yusuf tidak ingin diganggu keutuhan kami mengatasnamakan apapun," katanya.
Ia mengatakan, tempat makam sultan merupakan tempat semua umat Islam. Bukan milik kelompok dan golongan tertentu apalagi partai politik.
"Kalau kegiatan keagamaan mangga (silahkan). Mau kegiatan tingkat nasional juga boleh," ujarnya.
Di tempat sama, Tb Yusuf mengatakan, kegiatan deklarasi di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf membuat gaduh dan bertolak belakang dengan kearifan lokal. Mendiang sultan dinilai sebagai ulama yang mempersatukan umat di masa Kesultanan Banten. Tempat tersebut dinilai tidak patut dijadikan untuk kegiatan politik.
"Agar segera sadar dan hormati yang mau deklarasi di tanah eyang kami, jangan paksakan nafsu politik dan kekuasaan, sensasi untuk memecah bumi Banten. Kami keturunan Maulana Yusuf tidak ingin diganggu keutuhan kami mengatasnamakan apapun," katanya.
Ia meminta panitia deklarasi tersebut menghormati kearifan lokal. Apalagi, makam Sultan Maulana Yusuf merupakan cagar budaya yang dilindungi Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
"Silahkan pilih presiden tapi jangan injak-injak leluhur kami. Dewasalah berpolitik hormati kearifan lokal dan sultan-sultan Banten," katanya.
Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya dilakukan pada 10 Agustus 2018. Deklarasi dilakukan di halaman parkir Makam Maulana Yusuf di kawasan Banten Lama.
Deklarasi ini sebelumnya juga ditolak oleh Pemkot Serang. Izin penggunaan alun-alun tidak diberikan lantaran lokasi digunakan untuk rangkaian kegiatan Asian Games.
No comments
Post a Comment