Muslimedianews.com ~ Jelang pilpres 2014, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengeluarkan pesan dan menghimau masyarakat untuk cermat dalam memilih capres. Dilansir dalam situs Republika (25/5/2015).
Sebagaimana slogan propaganda yang biasa disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, momen pemilihan presiden 2014 ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menyuarakan tentang penegakkan khilafah di bumi Indonesia, opini yang bertentangan dengan ormas Islam terbesar di Indonesia yang menganggap Indonesia sudah final. Yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Sebagaimana slogan propaganda yang biasa disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, momen pemilihan presiden 2014 ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menyuarakan tentang penegakkan khilafah di bumi Indonesia, opini yang bertentangan dengan ormas Islam terbesar di Indonesia yang menganggap Indonesia sudah final. Yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
HTI mengaku tidak menyerukan golput dan tidak menyerukan mendukung. "HTI tidak pernah menyerukan golput, sebagaimana juga tidak pernah menyerukan umat untuk mendukung salah satu capres," kata juru bicara HTI, Muhammad Ismail Yusanto (25/5/2014).
Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa syabab-syabab HTI tidak akan memilih (berpartisipasi) karena mereka sejak awal telah menganggap Indonesia sebagai negara thoghut, negara kufur. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Jubir HTI sebenarnya tidak lebih dari sekedar "taqiyyah" dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota HTI, bukan subtansi dari opini yang mereka hendak sampaikan.
HTI juga menyerukan kepada umat untuk menilai secara cermat capres yang ada, agar memilih yang memenuhi syarat seorang pemimpin Islam. Syarat tersebut adalah laki-laki, Muslim, baligh, merdeka, berakal, adil dan mampu.
Syarat-syarat yang disampaikan oleh HTI memberikan isyarat bahwa calon pemimpin yang akan bertarung di pilpres 2014 ini layak sebagai pemimpin. Sebab mereka adalah laki-laki muslim baligh merdeka berakal, adil dan mampu. Walaupun dari sisi adil itu memang "minimal", -meminjam istilah KH. Ma'ruf Amin-, dan belum terbukti.
HTI juga mengatakan "Lebih bagus lagi kalau dia adalah seorang mujtahid". Ini menginsyaratkan bahwa di Hizbut Tahrir pun tidak ada yang lebih bagus. Sebab tidak ada mujtahid di Hizbut Tahrir (HT). Artinya mereka juga tidak lebih bagus sebagai seorang khalifah. Berbeda kalau hanya sekedar merasa bagus.
Kata Jubir HTI, kepala negara wajib menerapkan syariah secara kaffah atau keseluruhan. Sebab dalam pandangan Islam, pemimpin negara dipilih untuk mengurusi rakyat melalui penerapan syariah. Hanya dengan begitu kebaikan atau rahmat berupa keadilan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan lainnya akan bisa diwujudkan secara nyata.
Dalam hal menerapkan syari'ah, pemerintahan tidak harus berbentuk khilafah, sebagaimana yang selalu dipaksakan oleh kelompok HTI. Hal inilah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jama'ah.
KH Muhyiddin Abddusshomad, penulis buku "Fiqih Tradisionalis" dalam tulisannya mengatakan "NU mentauladani sunnah politik Nabi Muhammad SAW berdasarkan contoh dari Nabi SAW, para sahabat, dan Ulama yang diikuti oleh kaum ahlussunnah tidak terlalu memusingkan sistem pemerintahan dan negara, terserah mau pakai kerajaan terpusat, multi nation, multi dinasti dan lain-lain, tetapi syariat tetap harus diterapkan secara damai, bertahap, tanpa harus dipaksakan dan sesuai dengan kesepakatan anak bangsa".
Diakhir tulisan pada situs Republika, Ismail Yusanto memberikan penegasan bahwa memilih adalah hak, setiap hak pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Makanya, umat harus menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. "Bila di antara calon yang ada, tidak satu pun yang memenuhi syarat, tidak memilih adalah juga hak," tegasnya.
Berbicara hak, tidak lepas dari kewajiban. Maka, HTI juga harus memahami kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Sebab Islam adalah ajaran yang mengutamakan dan mendahulukan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban.
Dalam hal menerapkan syari'ah, pemerintahan tidak harus berbentuk khilafah, sebagaimana yang selalu dipaksakan oleh kelompok HTI. Hal inilah yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jama'ah.
KH Muhyiddin Abddusshomad, penulis buku "Fiqih Tradisionalis" dalam tulisannya mengatakan "NU mentauladani sunnah politik Nabi Muhammad SAW berdasarkan contoh dari Nabi SAW, para sahabat, dan Ulama yang diikuti oleh kaum ahlussunnah tidak terlalu memusingkan sistem pemerintahan dan negara, terserah mau pakai kerajaan terpusat, multi nation, multi dinasti dan lain-lain, tetapi syariat tetap harus diterapkan secara damai, bertahap, tanpa harus dipaksakan dan sesuai dengan kesepakatan anak bangsa".
Diakhir tulisan pada situs Republika, Ismail Yusanto memberikan penegasan bahwa memilih adalah hak, setiap hak pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Makanya, umat harus menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. "Bila di antara calon yang ada, tidak satu pun yang memenuhi syarat, tidak memilih adalah juga hak," tegasnya.
Berbicara hak, tidak lepas dari kewajiban. Maka, HTI juga harus memahami kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Sebab Islam adalah ajaran yang mengutamakan dan mendahulukan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban.
Oleh : Ibnu Manshur
Link Republika http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/25/n64f0c-ini-pesan-hti-jelang-pilpres
Sotoy ah adminnya :3
ReplyDeleteJurnalis abal-abal..ngambil sumber berita dari republika tapi diedit-edit sesuka hati..kalu mau baca yg benernya mending buka aja republika online..
ReplyDeleteKalu bisa ane hapus ini blog, udah ane hapus dah..