Oleh karena itu, Said Aqil Siraj selaku Ketua Umum Tanfidziyah PBNU mengajak seluruh elemen untuk menjaga itu semua agar tidak terjadi ancaman disintegrasi dan perang antarsaudara. Dan sebagai dua ormas terbesar di Indonesia, sudah seharusnya NU dan Muhammadiyah mengawal ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.
“PBNU dan PP Muhammadiyah menolak sistem Khilafah di Indonesia. NU-Muhammadiyah juga sepakat untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Menjaga konstitusi empat pilar, dulu sekarang dan seterusnya,” kata Said Aqil Siraj. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pertemuan NU dan Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah (31/10/18).
Dia mengatakan ada rencana dari salah satu pihak yang ingin menerapkan khilafah di Indonesia, dia berharap itu tidak akan pernah terjadi. NU dan Muhammadiyah akan mengambil peran untuk menangkal hal tersebut.
“Saya baca kalau gak salah 2024 harus sudah ada khilafah di ASEAN ini, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tidak akan terlaksana berkat ada NU dan Muhammadiyah sebagai ormas yang menjaga civil society,” kata Said Aqil Siraj.
Ia tidak segan menyebut sekelompok pihak tersebut sebagai HTI. Sebagaimana kita ketahui, HTI dianggap mengancam keutuhan NKRI sehingga ia diputuskan sebagai organisasi terlarang dan harus dibubarkan.
Sebagai tuan rumah pertemuan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengungkapkan pihaknya bersama NU akan selalu mengajak segenap elemen bangsa untuk membangun komunikasi dan kerjasama sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan.
Tampak hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Umum PBNU H. Ma’shum Mahfudz, Ketua PBNU H. Robikin Emhas, Sekjen PBNU H. Helmy Faisal Zaini, Ketua PP Muhammadiyah K.H. Haedar Nashir, Sekjen PP Muhammadiyah H. Abdul Mu’ti dan beberapa pengurus organ kedua ormas.
sumber: bincangsyariah
