Muslimedianews, Gresik ~ DPRD Gresik menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik yang tidak berani untuk menghentikan aktifitas Majelis Tafsir Al quran (MTA) Gresik. Padahal rekomendasi yang diberikan DPRD Gresik sifatnya wajib dilaksanakan.
Ketua Komisi D DPRD Gresik Chumaidi Maun mengatakan, jika pihaknya tidak meminta untuk membubarkan MTA, namun hanya merekom untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut, pasalnya MTA hingga saat ini juga belum teregister di Kesbanglinmas.
“Kami memang merekom untuk menghentikan aktifitas MTA, hingga proses register atau pemberitahuan di Kesbanglinmas selesai. Bukan membubarkan, dan jika surat rekom kami sudah sampai di Pemkab, rekom tersebut harus dilaksanakan,” kata Chumaidi, Rabu (18/12).
Chumaidi menjelaskan alasan pihaknya mengeluarkan rekomendasi penghentian aktifitas MTA, berdasar alasan pihak MTA yang menyebut aktifitasnya pengajian. Tapi pihak Dewan mengganggap aktifitas tersebut adalah termasuk pendidikan, karena ada gedung, kurikulum dan siswa non-formal.
“Dan itu menurut saya masuk pendidikan non-formal, dan menurut PP 55 tahun 2007 pendidikan non-formal itu wajib izin ke Kemenag, dan aktifitas MTA itu tidak ada izin dari Kemenag Gresik,” jelas Chumaidi.
“Selain itu jika ajaran mereka dianggap meresahkan karena tidak sesuai dengan masyarakat Gresik pada umumnya, akan membuat keresahan di masyarakat. Dan itu melanggar perda 24 tahun 2005 tentang ketertiban umum,” lanjutnya.
Sementara Ketua GP Anshor Gresik, Faizin, mengaku kecewa atas sikap yang diambil Pemkab Gresik, tidak berani menghentikan aktifitas MTA. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik untuk memberikan pernyatakan resmi terkait penghentian aktifitas MTA.
“ Selain itu jika Pemkab masih tidak berani, kami punya langkah sendiri dalam permasalahan ini, karena jelas-jelas MTA tidak teregister dalam Kesbanglinmas, selain itu DPRD sudah memberi rekom kok” ujarnya dengan nada serius.
Diberitakan sebelumnya Pemkab Gresik tidak berani menghentikan aktifitas MTA yang dia anggap meresahkan oleh beberapa kalangan yang ada di kehidupan warga Gresik. Alasan yang dikemukakan, Pemkab tidak memiliki otoritas, terutama untuk membubarkannya. Dalam hal ini yang memiliki kapasitas adalah MUI dan Kemendepag.
"Kami ini tidak menangani perselisihan aqidah atau ajaran umat beragama. Kami hanya menangani FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Karena itu, kami tidak punya dasar kalau disuruh membubarkan MTA," kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemkab Gresik, Eko Adi Waluyo, Selasa (17/12) lalu. (kho/yoc)
Sumber: Berita Jatim
Redaktur: Ibnu Munir
Gp anshor gp anshor....
ReplyDeleteWong pengajian baik baik kok meh mbok bubar ke ki kepiye maksudmu...apany yg bikin resah...
Jika beda pendapat saling menghormati gitu aj kok repot.
Baca juga yang ini
ReplyDeletehttp://www.mta.or.id/2013/12/25/mta-peduli-banjir-gresik/ atau yang ini
http://www.hadisatari.com/2013/12/26/akibat-kalau-kita-berpaling-dari-al-quran/
Walaupun pengajian baik, tapi juga harus pake cara yang baik juga
ReplyDeleteorang mengaji kok dilarang kalau orang mabuk-mabukan, main judi ga dilarang kalau dipikir-pikir meresahkan pengajian apa mabuk-mabukan dan judi
ReplyDeletememang cara pengajian mta ga baik, terus cara yang baik itu gimana
ReplyDeletemaksudnya registrasi dulu, minta ijin yg berwenang, indonesia ini pya hukum, masa mau menyebarkan da'wah tapi awalnya sudah melanggar hukum wali al-amr
ReplyDeleteorang ada hukum kok dilanggar
ReplyDeleteyayasan MTA itu dah diakui negara kalau belum kenapa dah menyebar kemana mana
ReplyDeleteBukan masalah diakui ato ngga, tp sudah ada registrasi ato izin pndirian lembga pnddkan ato blm? Kalo blm, patuhi aturan dulu dong,
ReplyDeleteAnd, ga stp yg nyebar pasti baik, sprti korupsi dan bid'ah