Muslimedianews.com ~ Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menyerukan umat Islam di Indonesia tanpa memiliki dasar keilmuan memadai, tidak latah bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.
Sekjen MIUMI Bachtiar Nasyir menilai deklarasi ISIS sebagai gerakan khilafah Islamiyah (negara Islam) yang berjuang melebarkan pengaruhnya ke penjuru dunia, telah menimbulkan kontroversi secara politik, sosial dan teologis. Tak terkecuali di Indonesia. "ISIS telah berkembang menjadi problem teologis, politis dan sosial yang menimbulkan kontroversi, keresahan bahkan ancaman disintegrasi di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia," ujar Bachtiar di Ar-rahman Qur'anic Learning, Jakarta, sebagaimana dilansir Tribun News, Minggu (10/8/2014) lalu.
MIUMI dalam PANDANGAN DAN PERNYATAAN SIKAP-nya tentang KHILAFAH ISLAMIYAH yang dibentuk ISIS, menyatakan bahwa kekhilafahan ditegakkan untuk melaksanakan hukum syari’at secara kaffah, lurus dan benar dalam keadaan damai tanpa ada intimidasi; melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kelangsungan regenerasi umat; mewujudkan persaudaraan Islam yang hakiki, dan membangun peradaban dengan cahaya Islam.
Poin pendangan dan pernyataan sikap MIUMI berikutnya adalah bahwa Imamah bukan merupakan pokok agama dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah melainkan sebagai furu’ (cabang) agama, maka tidak boleh dijadikan alat untuk mengkafirkan bagi yang tidak setuju ; Bahwa pelaksanaan pengangkatan seorang pemimpin menjadi Khalifah kaum muslimin (pembai’atan) harus melalui prosedur Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang merepresentasikan para Ulama Islam sedunia.
MUIMI juga menafikan pengangkatan pemimpin ISIS menjadi Khalifah karena dianggap tidak melalui prosedur musyawarah yang benar, diantaranya ketidakjelasan identitas para Ahli Syura yang mengangkatnya maupun identitas pemimpin yang diangkatnya sebagai Khalifah dan Imam tertinggi Daulah Islamiyah itu sendiri, sehingga pembai’atan itu dianggap tidak benar secara syar’i.
red. Ibnu Manshur/foto TribunNews
Sekjen MIUMI Bachtiar Nasyir menilai deklarasi ISIS sebagai gerakan khilafah Islamiyah (negara Islam) yang berjuang melebarkan pengaruhnya ke penjuru dunia, telah menimbulkan kontroversi secara politik, sosial dan teologis. Tak terkecuali di Indonesia. "ISIS telah berkembang menjadi problem teologis, politis dan sosial yang menimbulkan kontroversi, keresahan bahkan ancaman disintegrasi di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia," ujar Bachtiar di Ar-rahman Qur'anic Learning, Jakarta, sebagaimana dilansir Tribun News, Minggu (10/8/2014) lalu.
MIUMI dalam PANDANGAN DAN PERNYATAAN SIKAP-nya tentang KHILAFAH ISLAMIYAH yang dibentuk ISIS, menyatakan bahwa kekhilafahan ditegakkan untuk melaksanakan hukum syari’at secara kaffah, lurus dan benar dalam keadaan damai tanpa ada intimidasi; melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan kelangsungan regenerasi umat; mewujudkan persaudaraan Islam yang hakiki, dan membangun peradaban dengan cahaya Islam.
Poin pendangan dan pernyataan sikap MIUMI berikutnya adalah bahwa Imamah bukan merupakan pokok agama dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah melainkan sebagai furu’ (cabang) agama, maka tidak boleh dijadikan alat untuk mengkafirkan bagi yang tidak setuju ; Bahwa pelaksanaan pengangkatan seorang pemimpin menjadi Khalifah kaum muslimin (pembai’atan) harus melalui prosedur Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang merepresentasikan para Ulama Islam sedunia.
MUIMI juga menafikan pengangkatan pemimpin ISIS menjadi Khalifah karena dianggap tidak melalui prosedur musyawarah yang benar, diantaranya ketidakjelasan identitas para Ahli Syura yang mengangkatnya maupun identitas pemimpin yang diangkatnya sebagai Khalifah dan Imam tertinggi Daulah Islamiyah itu sendiri, sehingga pembai’atan itu dianggap tidak benar secara syar’i.
red. Ibnu Manshur/foto TribunNews
No comments
Post a Comment